Pemerintah Amerika Serikat, melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), menyoroti peran tunggal Bulog dalam kebijakan impor pangan Indonesia. Dalam laporan 2025 National Trade Estimate (NTE), USTR menyebutkan bahwa pemberian wewenang eksklusif kepada Bulog membatasi akses pasar bagi sektor swasta dan menurunkan efisiensi perdagangan.
Bulog diberi mandat mengimpor beras, jagung pakan, dan kedelai sebagai bagian dari cadangan pangan nasional. AS menilai langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha.
“Kebijakan ini menciptakan hambatan pasar dan berpotensi mengurangi daya saing industri,” tulis USTR, dikutip Senin (21/4).
Jagung pakan yang diimpor Bulog sebagian besar didistribusikan kepada peternak unggas kecil. Penyalurannya mempertimbangkan neraca komoditas dan ketersediaan jagung lokal. Namun, perusahaan pakan besar yang tidak mendapat pasokan dari Bulog diwajibkan menggunakan jagung dalam negeri. Sayangnya, stok lokal kerap tidak mencukupi.
USTR mencatat bahwa pelaku industri pakan menyampaikan keluhan karena pasokan jagung yang terbatas membatasi kapasitas produksi mereka. Hal ini berpengaruh langsung pada pertumbuhan industri unggas nasional.
Keterbatasan Peran Swasta dan Kebijakan Impor yang Ketat
Selain jagung, Bulog juga mengelola impor beras standar (kadar patah 15–25 persen). Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Namun, impor tidak diperbolehkan dilakukan saat masa panen utama.
Sektor swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras khusus, seperti basmati atau jasmine, dan beras industri 100 persen patah. Prosedurnya pun cukup ketat. Menurut USTR, keterbatasan ini mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Wewenang Bulog tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Peraturan ini memberi Bulog tanggung jawab penuh atas impor tiga komoditas utama: beras, jagung pakan, dan kedelai.
Pada tahun 2024, Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor 750 ribu metrik ton jagung pakan. Hingga Agustus, sebanyak 252 ribu ton telah direalisasikan. Bulog juga diminta mengimpor kedelai sebagai bagian dari cadangan pangan.
Kini, koordinasi neraca komoditas berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sesuai Perpres Nomor 147 Tahun 2024. Kemenko Pangan juga mengatur pengadaan pangan strategis seperti beras dan daging, terutama menjelang hari raya.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga acuan bagi beberapa komoditas utama seperti gula, telur, ayam, bawang merah, dan minyak goreng. Bila harga melampaui batas acuan, Bulog dan BUMN pangan lain bisa melakukan intervensi pasar.
Melalui laporan NTE, USTR mengajak Indonesia untuk menciptakan sistem perdagangan pangan yang lebih terbuka dan inklusif. Peran tunggal Bulog dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan tentang transparansi pasar dan ruang bagi sektor swasta.
Baca artikel lainnya di sini:
Dapatkan wawasan terbaru seputar UMKM dan strategi bisnis di era globalisasi di roledu.com
Sumber : cnnindonesia.com
