Pemerintahan Trump memproyeksikan tercapainya beberapa kesepakatan tarif dagang awal dengan sejumlah mitra dagang Amerika Serikat dalam waktu dekat. Namun, negosiasi dengan India masih jauh dari kata final. Sementara itu, belum ada pertemuan resmi dengan pihak China.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan kepada Fox News bahwa pemerintah tengah mengupayakan kesepakatan yang bersifat “tertarget”. Tujuannya adalah memperluas akses ekspor AS, menekan hambatan dagang, dan memperkuat posisi ekonomi nasional.
“Saya bisa katakan ada beberapa kesepakatan yang hampir selesai. Ini soal hitungan minggu, bukan bulan,” ujar Greer. Ia mengaku enggan membeberkan terlalu banyak detail negosiasi ke publik, namun menyatakan pengumuman awal bisa segera dilakukan.
Sebelumnya, pejabat AS menyebutkan adanya kesepakatan dengan salah satu mitra dagang penting. Namun, perjanjian tersebut masih harus mendapat persetujuan dari parlemen dan perdana menteri negara tersebut. Saat ditanya mengenai India, Greer menjelaskan bahwa kesepakatan dengan negara tersebut belum mendekati tahap akhir, meski komunikasi tetap berlangsung aktif.
Fokus Pembicaraan: Asia, Timur Tengah, dan Digital Trade
Greer mengatakan dirinya menjalin komunikasi rutin dengan Menteri Perdagangan India. Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa hari terakhir, pertemuan antara kedua pihak semakin intensif.
Selain India, Greer dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dari Jepang, Guyana, Arab Saudi, dan Filipina. Ia juga tengah bekerja sama erat dengan Korea Selatan dan Inggris untuk memperluas diskusi dagang bilateral.
AS meminta para mitra dagangnya untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif. Hal ini dinilai penting agar ekspor industri dan pertanian Amerika tidak terhambat. Pemerintah AS juga mendorong kesetaraan dalam perdagangan digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penerapan standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang lebih adil.
Mengingat defisit perdagangan AS yang mencapai $1,2 triliun tahun lalu, Greer menegaskan bahwa sebagian tarif tinggi tetap akan diberlakukan sampai ketimpangan ini bisa dikurangi.
Sementara itu, belum ada pembicaraan resmi yang berlangsung dengan China. Meski begitu, Greer mengonfirmasi adanya komunikasi lewat sambungan telepon dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng. Panggilan itu berkaitan dengan kebijakan tarif balasan yang diumumkan pada 2 April lalu.
“Kami ingin ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, bukan sistem yang bergantung pada subsidi pemerintah. Karena itu, kami harus menghadapi praktik dagang merugikan dari negara lain, termasuk China,” tegas Greer.
Baca artikel lainnya seputar tren ekonomi global dan strategi bisnis UKM di sini: roledu.com
Sumber : reuters.com
