Inggris Raya dan Uni Eropa resmi memperpanjang kerja sama di bidang perikanan dan pengaturan pangan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada 2020. Kesepakatan ini diumumkan usai pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen serta pejabat Uni Eropa lainnya di Lancaster House, London, Senin (19/5/2025).
Dalam konteks persaingan dagang global, khususnya ketegangan Amerika Serikat dengan mitra dagangnya, Inggris menyetujui perpanjangan akses Uni Eropa ke wilayah penangkapan ikan Inggris sampai akhir Juni 2038. Durasi perpanjangan ini lebih panjang dari rencana awal Inggris yang hanya ingin memperpanjang selama empat tahun.
Sebagai imbal balik, Uni Eropa setuju menerapkan kesepakatan tak terbatas yang menyederhanakan prosedur pemeriksaan sanitasi dan fitosaniter (SPS). Kebijakan ini mencakup makanan, hewan, serta produk pertanian lainnya dan diharapkan memperlancar perdagangan antara kedua pihak.
Sebelumnya, negosiator Uni Eropa mencoba mengaitkan masa berlaku pengaturan SPS dengan durasi hak penangkapan ikan. Namun, tuntutan ini akhirnya mereda pada saat-saat terakhir negosiasi, sehingga tercapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Meski begitu, beberapa kalangan politik Inggris, terutama dari Partai Konservatif dan Partai Reformasi, kemungkinan akan menentang kesepakatan ini. Kedua partai tersebut selama ini menuntut kedaulatan penuh atas perairan pesisir Inggris.
Selain masalah perikanan dan perdagangan, masih terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan, seperti skema mobilitas pemuda antara Inggris dan Uni Eropa. Inggris masih membatasi kuota warga Uni Eropa yang masuk ke negaranya, yang menjadi titik perbedaan dengan Uni Eropa.
Baca artikel lainnya tentang isu ekonomi dan kerja sama internasional di sini: roledu.com/artikel
Sumber : bisnis.com
